RAKATA

Ragam KSDA Dalam Berita

Biomassa: Energi dari Masa Silam dengan Masa Depan Cemerlang

Tinggalkan komentar

Meskipun sering dianggap sebagai bahan bakar dari masa silam, biomassa seperti kayu bakar dan arang kayu, masih merupakan sumber energi yang penting di dunia ketiga, khususnya di daerah pedesaan. Di Asia, jumlah penduduk yang menggunakan biomassa adalah 1,711 miliar jiwa dan diprediksi akan meningkat menjadi 1,733 miliar jiwa pada 2030 (OECD, 2002). Pada 2030, diprediksi 1,5016 miliar m3 kayu bakar per tahun dan 75,6 juta ton arang kayu per tahun akan dikonsumsi di seluruh dunia, didominasi oleh negara-negara berkembang di Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara (Broadhead dkk, 2001). Dari 54,9 juta rumah tangga di Indonesia, 47,71% -nya masih menggunakan biomassa (Hakim dan Bangsawan, 2010).

Prediksi konsumsi biomassa di atas belum memperhitungkan kemungkinan ledakan kebutuhan biomassa jika produksi massal bahan bakar nabati (biofuel) generasi kedua benar-benar diterapkan di masa mendatang. Biofuel tersebut berbahan dasar serat selulosa yang terkandung pada biomassa. Jenis bahan bakar ini akan sangat atraktif karena mampu merubah biomassa, apapun bentuknya (kayu, dahan, ranting, akar, kulit, biji, limbah pertanian dan perkebunan, dll), menjadi bahan bakar cair.

Masyarakat sekitar hutan yang membutuhkan biomassa untuk kebutuhan subsisten dan mata pencaharian akan berusaha untuk mendapatkannya dengan berbagai cara, termasuk secara ilegal dengan mencuri dari hutan konservasi seperti taman nasional. Di Indonesia, hanya 6% suplai biomassa yang diambil secara legal dari hutan non-konservasi dan 65% berasal dari kawasan non-hutan seperti perkebunan dan pekarangan, sementara sisanya, 29% tidak diketahui (Arnold dkk, 2003). Angka terakhir inilah, diduga sebagai pasokan biomassa ilegal dari hutan konservasi. Tanpa kontrol yang baik, ekstraksi biomassa dari hutan konservasi dapat mengancam eksistensi hutan.

Secara umum, saat ini pengelola taman nasional masih mengabaikan isu ekstraksi biomassa. Isu ini dipandang kurang penting dibandingkan isu perambahan dan kebakaran hutan. Satu-satunya kebijakan di tingkat nasional adalah masyarakat tidak diperkenankan mengekstrak apapun dari hutan konservasi seperti taman nasional, termasuk biomassa (UU No. 41, 1999). Namun di lapangan, ekstraksi biomassa cenderung ditolerir. Kondisi ini disebabkan oleh: 1) Minimnya kesadaran akan dampak ekstraksi biomassa terhadap kerusakan hutan; 2) Alasan kemanusiaan, anggapan bahwa biomassa adalah kebutuhan mendasar masyarakat sekitar; dan 3) Kemungkinan, pengelola taman nasional tidak memiliki kapasitas yang cukup. Kontradiksi antara kebijakan tertulis pada tingkat nasional (UU No. 41 th 1999 dan PP No. 28 th 2011) dengan kebijakan tidak tertulis di lapangan (toleransi terhadap aktivitas ekstraksi biomassa) seringkali terjadi. Kondisi ini disebabkan karena kebijakan tertulis di tingkat nasional, tidak realistis, dengan sanksi berlebihan bagi pelanggar aturan (10 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah). Akan tetapi, kebijakan tidak tertulis di tingkat lokal kemudian menghasilkan masalah lain. Hal ini karena kebijakan ini tidak begitu jelas dan tidak ada pihak yang bertanggungjawab terhadap implementasi dan penyimpangan dari kebijakan ini.

Sebagai solusi, terdapat empat opsi kebijakan yang dapat digunakan untuk mengawal pemanfaatan biomassa secara berkelanjutan di taman nasional, yaitu: a) Penyediaan sumber alternatif biomassa di zona penyangga taman nasional; b) Upaya pre-emtif dan preventif seperti pendidikan lingkungan, pembangunan pos penjagaan polisi kehutanan dan meningkatkan patroli petugas; c) Kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan; dan d) Pemberdayaan ekonomi. Namun demikian, kebijakan lain yang patut dipertimbangkan adalah legalisasi ekstraksi biomassa di zona pemanfaatan taman nasional dengan batasan-batasan (Rakatama, 2013).

Melalui kebijakan terakhir, diharapkan otoritas taman nasional dapat mengontrol ekstraksi biomassa melalui regulasi yang lebih baik, prosedur dan petunjuk teknis yang jelas, dan menunjuk pihak yang bertanggungjawab terhadap implementasi dan penyimpangan kebijakan ini. Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini akan datang dari PP No. 28 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa taman nasional hanya dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan energi air, panas, dan angin, tetapi tidak menyebutkan biomassa. Namun demikian, peraturan ini menyebutkan juga bahwa taman nasional bisa dimanfaatkan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu secara tradisional. Jika ranting dan dahan yang sudah mati secara alami di lantai hutan dianggap sebagai hasil hutan bukan kayu, maka ekstraksi biomassa di dalam taman nasional dapat dianggap legal, dengan catatan teknik ekstraksi hanya dengan memungut cabang dan ranting kayu yang sudah mati di lantai hutan dan melakukan ekstraksi hanya pada zona pemanfaatan.

Selain dengan penafsiran peraturan secara bijak, upaya legalisasi ekstraksi biomassa di taman nasional dapat dilakukan dengan merevisi peraturan pemerintah yang sudah ada. Langkah ini tidak mudah dan sulit terealisasi dalam jangka pendek mengingat proses birokrasi dan legislasi yang panjang, namun tetap dimungkinkan. Selanjutnya, perlu diwaspadai penyimpangan di lapangan jika kebijakan ini diberlakukan. Perlu dirumuskan lebih detil mengenai regulasi, prosedur, dan sanksi yang jelas, realistis, dan terukur. Dalam pelaksanaannya perlu diatur mengenai zona/lokasi hutan yang boleh diekstraksi, batas jumlah yang boleh diekstraksi, teknik ekstraksi, frekuensi ekstraksi dan lain-lain untuk menjamin ekstraksi biomassa yang berkelanjutan di taman nasional.

 

Daftar Pustaka:

Arnold, M., Köhlin, G., Persson, R., and Shepherd, G. (2003) Fuel-wood Revisited: What Has Changed in the Last Decade?. Occasional Paper No. 39. Bogor : Center for International Forestry Research.

Broadhead, J., Bahdon, J. and Whiteman, A. (2001) Wood-fuel Consumption Modelling and Results. Annex 2 in Past Trends and Future Prospects for the Utilization of Wood for Energy. Working Paper No: GFPOS/WP/05, Global Forest Product Outlook Study. Rome : Food and Agriculture Organisation.

Hakim, I. and Bangsawan, I. (2010) Kajian Produksi Kayu Bakar Sebagai Sumber Energi Terbarukan. Makalah pada Ekspose Hasil-Hasil Penelitian. Bogor: Pusat Penelitian and Pengembangan Perubahan Iklim and Kebijakan Kehutanan.

Organisation for Economic Co-operation and Development (2002). World Energy Outlook.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam and Kawasan Pelestarian Alam.

Rakatama, A. (2013). Fuel-wood Extraction in Way Kambas National Park, Indonesia. Master Thesis. University of Twente: Netherlands.

Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan.

 

*** Ari Rakatama, S.P., M.I.L., M.Sc.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s