RAKATA

Ragam KSDA Dalam Berita

Mewujudkan Good Governance

Tinggalkan komentar

Sumber gambar: http://sukoharjokab.go.idDalam perspektif administrasi publik atau administrasi negara, salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi di Indonesia disebabkan oleh adanya salah kelola dalam penyelengaraan tata pemerintahan (poor governance). Hal ini ditandai dengan banyaknya tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta rendahnya kinerja aparatur pemerintah baik dalam pengelolaan anggaran negara maupun dalam pelayanan publik.  Oleh karena itu, menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia, terutama sejak bergulirnya era reformasi yang dimulai pada tahun 1998.

Berdasarkan definisi yang diberikan World Bank, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Konsep Good Governance merupakan sebuah terobosan yang mutakhir bagi pemerintah dalam menciptakan kredibilitas publik dan sistem  manajerial yang handal.  Menurut Bappenas Republik Indonesia, terdapat 14 prinsip yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu : wawasan ke depan (visionary), keterbukaan dan transparansi (openness and transparancy), partisipasi masyarakat (participation), akuntabilitas (accountability), supremasi hukum (rule of law), demokrasi (democracy), profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency), daya tanggap (responsiveness), efisien dan efektif (efficiency and effectiveness), desentralisasi (decentralization), kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership), komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality), komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection), komitmen pada pasar yang fair, yaitu tidak ada monopoli, berkembangnya masyarakat, dan kompetisi yang sehat (commitment to fair market).

Era reformasi menuntut adanya perbaikan tata kelola penyelenggaraan negara, termasuk birokrasi pemerintahannya. Pada kenyataannya, setelah era reformasi berjalan kurang lebih 15 tahun, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi.  Sampai saat ini,  selain masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara, permasalahan utama yang terlihat dalam pengelolaan negara adalah ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik dan komprehensif kepada publik. Hal ini tentunya menciptakan kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah.  Buruknya kinerja pemerintah, diduga disebabkan oleh masih banyaknya kelemahan yang ada pada internal organisasi pemerintah.  Kelemahan-kelemahan itu antara lain; kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan inefisien.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa tata kelola pemerintahan saat ini belum pada kondisi yang ideal bila mengacu pada prinsip-prinsip Good Governance. Untuk dapat mewujudkan Good Governance, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah “Optimalisasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance” yang bertujuan meningkatkan kinerja (Performance) pemerintah.

Selain itu, sangat perlu disadari bahwa dalam mewujudkan Good Governance diperlukan penciptaan good public governance, good corporate governance, dan  good civil society.  Untuk itu, dalam governance terdapat tiga komponen atau pilar utama yang harus terlibat, yaitu : 1) public governance yang merujuk pada lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan, 2) corporate governance yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan/kewirausahaan yang baik di dunia usaha,  dan 3) civil society atau masyarakat, yang diartikan dengan terciptanya tata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bermartabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat ini, sebagai salah satu upaya mewujudkan Good Governance, pemerintah Indonesia telah berupaya melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan organisasi publik.  Pemerintah Indonesia telah membuat Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.  Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010.

Di lingkungan Kementerian Kehutanan, reformasi birokrasi sebenarnya sudah mulai dijalankan sejak tahun 2000 namun belum sistematis dan terencana dengan baik.  Seiring dengan adanya program reformasi birokrasi nasional, Kementerian Kehutanan telah membuat Road Map Reformasi Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014, yang merupakan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diharapkan dapat paripurna pada tahun 2025.  Terdapat 8 langkah pembenahan yang dilakukan Kementerian Kehutanan dalam konteks reformasi birokrasi, yaitu : 1) Penataan organisasi, 2) Penataan ketatalaksanaan, 3) Penataan peraturan perundan-undangan, 4) Penataan SDM aparatur, 5) Penguatan pengawasan, 6) Peningkatan pelayanan publik, 7) Peningkatan akuntabilitas, 8) Pembenahan pola pikir dan budaya kerja.

Reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, termasuk Kementerian Kehutanan, pada dasarnya merupakan upaya perubahan yang  dilakukan secara sadar dan terencana agar birokrasi pemerintah mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Dengan dilakukannya reformasi birokrasi, tentunya besar harapan untuk dapat terwujudnya Good Governance, baik secara nasional, terlebih lagi di lingkungan Kementerian Kehutanan.

***Idm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s