RAKATA

Ragam KSDA Dalam Berita

Membangun Kolaborasi Di Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan

Tinggalkan komentar

??????????Cagar Alam Laut  Bukit Barisan Selatan (CAL BBS) seluas 21.600 ha ditunjuk  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.71/Kpts-II/1990 tanggal 15 Februari 1990. Penunjukan perairan tersebut menjadi CAL berdasarkan  tingginya potensi berbagai jenis terumbu karang, ikan hias, beberapa jenis penyu serta jenis biota laut lainnya.  Letak CAL ini berada di perairan sebelah selatan dan sebelah barat kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). CAL BBS berdampingan dan berbatasan langsung serta menjadi bagian satu kesatuan ekosistem dengan kawasan taman nasional. Berdasarkan surat keputusan penunjukannya, keberadaan CAL ini digabungkan sebagai tambahan luas kawasan TNBBS.

Namun, fakta di lapangan menginformasikan bahwa pengelolaan CAL BBS masih belum efektif, disebabkan keterbatasan baik dari sisi kelembagaan pengelola maupun pendanaan. Pihak Balai Besar TNBBS tidak memiliki cukup energi untuk mengurus kawasan CAL ini, disebabkankan Balai Besar TNBBS telah memangku tugas mengelola kawasan taman nasional yang cukup luas.   Di sisi lain, pihak Balai KSDA Lampung, yang  tugas pokoknya mengelola kawasan cagar alam, juga tidak memiliki  energi untuk turut serta  mengawasi kawasan CAL BBS ini. Hal ini disebabkan Balai KSDA Lampung juga  telah memangku beban tugas mengelola kawasan CA dan CAL Kepulauan Krakatau.

Pendanaan pengelolaan kawasan konservasi sesungguhnya masih menjadi persoalan berat pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Dit. KKBHL 2012) digambarkan bahwa pemerintah Indonesia baru sanggup menganggarkan dana sebesar USD 2,35 atau sekitar Rp. 22.795 per hektar untuk kawasan taman nasional pada tahun 2006, sementara pada tahun yang sama pemerintah Amerika Serikat telah  menganggarkan USD 76,12 atau setara Rp. 73.836 per hektar untuk mengelola kawasan konservasi yang dimilikinya. Pemerintah menyadari bahwa dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dirasakan semakin berat. Dibutuhkan banyak energi dalam bentuk dukungan dana dari pihak non pemerintah/swasta dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi.  Untuk meningkatkan peran swasta dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi, pemerintah telah membuat terobosan kebijakan melalui Permenhut Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kolaborasi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Dalam mewujudkan pengelolaan kawasan CAL BBS yang lebih baik dan efektif, sekaligus sebagai bentuk implementasi kebijakan Permenhut 19/2004 dan PP 28/2001, maka dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Balai Besar Bukit Barisan Selatan dan Balai KSDA Lampung dengan PT. Adhiniaga Kreasi Nusa yang disaksikan oleh Dirjen PHKA dan Pembina Yayasan Artha Graha Peduli. Penandatanganan dilakukan pada tanggal 25 November 2012 di Tanjung Belimbing, Lampung Barat. MoU bernomor: 1296/BBTNBBS-1/2012; No.02/AKN-PKS/XI/2012; No. 922/BKSDA.L-1.Prl/2012 merupakan bentuk kolaborasi antara ketiga pihak dalam rangka optimaliasi pengelolaan sebagian kawasan TNBBS  dan CAL BBS. MoU ini merupakan perubahan dari MoU sebelumnya yang telah dibuat oleh kedua pihak antara Balai Besar TNBBS dan PT.AKN yang pengelolaannya hanya pada sebagian  kawasan TNBBS saja belum termasuk termasuk kawasan CAL BBS.

Perjanjian kerjasama merupakan kesepahaman terhadap arti pentingnya pengelolaan kawasan TNBBS pada blok Tampang Blimbing seluas 45.000 ha dan kawasan CAL BBS pada blok Tanjung Blimbing dan Tanjung Cina seluas 14.000 ha, yang perlu diintegrasikan menjadi satu kesatuan wilayah pengelolaan khususnya dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan. Beberapa arahan program yang disepakati oleh ketiga pihak telah dituangkan dalam Rencana pelaksanaan Program (RPP) yang akan dilaksanakan selama jangka waktu 5 (lima) tahun (2012-2017), kegiatannya diantaranya meliputi: penandaan batas; pembinaan habitat dan populasi; pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; pengelolaan data dan informasi; perlindungan dan pengamanan; peningkatan kualitas sdm; pembangunan sapras; pemberdayaan masyarakat; komunikasi dan publikasi  serta pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Membangun kolaborasi  dengan pihak swasta dalam pengelolaan sebagian kawasan TNBBS dan  CAL BBS  tersebut adalah merupakan langkah awal untuk memperoleh dukungan dari pihak swasta guna peningkatan dan optimalisasi pengelolaan kawasan. Pemerintahpun  mengakui dibutuhkan semakin banyak energi terutama  dalam hal pendanaan guna peningkatan dan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi. Oleh sebab itu, dengan  kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi energi baru  untuk  mewujudkan  pengelolaan sebagian kawasan TNBBS dan CAL BBS yang efektif. Semoga.

***Jss.

Picture2

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s