Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Memasuki Tahun 2014 di Lampung

DSCN0895Segenap jajaran Kepolisian Daerah Lampung, Balai KSDA Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung berkumpul di ruang rapat guna melakukan telekonferensi dengan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 14 Maret 2014 pukul 14.00 WIB bertempat di Mapolda Lampung. Telekonferensi dilakukan menyusul dampak asap semakin meluas akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kepala BNPB Syamsul Maarif melaporkan kejadian kebakaran di Riau telah menurunkan kualitas udara dan jarak pandang hanya tinggal 200 meter. Peningkatan operasi tanggap darurat merupakan instruksi langsung Presiden SBY mengingat situasi tersebut telah menjadi bencana alam. Kejadian ini merupakan pelajaran berharga bagi daerah lain di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung untuk bersiap siaga dalam pengendalian kebakaran hutan.

 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung boleh berbangga untuk bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Target penurunan hotspot tahun 2013, tercapai 220 hotspot, dan ini jauh dibawah target Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Direktorat Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebesar 524.

 Pada tahun 2014 ini, batas toleransi hotspot untuk Provinsi Lampung adalah 421 hotspot. Hotspot yang terpantau s/d 16 Maret 2014 berjumlah 8 hotspot.   Kondisi Lampung hingga saat ini berada pada kondisi aman dari kebakaran hutan dan lahan.

 Sepanjang tahun 2013, hotspot yang terjadi di kawasan hutan sebesar 24% (52 hotspot) dan pada lahan mencapai 76% (167 hotspot). Sumber hotspot terbesar di kawasan hutan adalah perambahan untuk perluasan areal pertanian yang ditanami singkong, pisang, kopi, coklat, karet, dan tanaman hortikultura lainnya. Hotspot tertinggi terjadi pada bulan September 25% (55 hotspot), Agustus 14% (30 hotspot), dan Oktober 13% (28 hotspot).

 Berkaca dari kondisi selama tahun 2013 dan bencana asap di Riau pada awal tahun ini maka BKSDA Lampung meningkatkan kesiapsiagaan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui langkah-langkah berikut ini:

  1. Posko siaga kebakaran hutan di BKSDA Lampung aktif memantau hotspot melalui satelit NOOA 18;
  2. Bersiaga dan mengintesifkan koordinasi ke instansi terkait tentang sebaran hotspot di berbagai daerah;
  3. Meningkatkan sistem peringatan dini ke seluruh kabupaten;
  4. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan di daerah rawan kebakaran hutan atau yang terpantau di satelit;
  5. Groundcheck untuk mencari sumber hotspot yang terpantau di lokasi;
  6. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan di desa-desa sekitar kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan;
  7. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan;
  8. Peningkatan sumberdaya manusia melalui Penyegaran Pelatihan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan se-Provinsi Lampung;
  9. Pemberdayaan masyarakat sekitar melalui Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di sekitar kawasan hutan;
  10. Peningkatan sumberdaya manusia melalui Pembinaan Masyarakat Peduli Api yang sudah terbentuk sebanyak 12 kelompok yang tersebar di 10 kabupaten;
  11. Penegakan hukum bagi pelaku pembakaran perlu ditingkatkan agar timbul efek jera.

 Mengingat hotspot pada lahan pertanian dan perkebunan jauh lebih banyak dibanding di hutan maka diharapkan Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat mengambil peran misalnya melalui penyusunan peraturan daerah mengenai pengendalian kebakaran lahan, penyusunan program pengendalian kebakaran lahan pertanian, peningkatan kinerja PPNS dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kebakaran lahan pertanian, peningkatan kualitas SDM dalam pengendalian kebakaran lahan pertanian, dan memfasilitasi penerapan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan dan pertanian, sebagaimana Instruksi Presiden No. 16 tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

 Pada akhir telekonferensi, Presiden SBY mempertanyakan kondisi yang berulang terjadi setiap tahun, kepada masyarakat Riau. Presiden menghimbau masyarakat Riau untuk segera menghentikan pembakaran lahan dalam penyiapan lahan dan mulai melakukan pembersihan lahan menggunakan traktor atau alat semi mekanis lainnya. Karena demikian besarnya dana, tenaga, waktu, dan pemikiran yang dikerahkan, akan tetapi berulangkali terjadi dan membahayakan negara maka perlu ditelaah lebih lanjut, apakah ini terjadi karena pembakaran atau kebakaran.

 Balai KSDA Lampung telah menggalakkan metode penyiapan lahan tanpa bakar dengan mensosialisasikan pembuatan pupuk kompos dan pembuatan briket arang. Setiap kelompok MPA binaan BKSDA Lampung dilatih membuat pupuk kompos dan briket arang dengan memberikan EM 4 (Bokashi) sebagai aktivator kompos dan mesin cetak briket. Sebagaimana diketahui bahwa dibutuhkan 3 unsur penyebab kebakaran yaitu udara, bahan (daun dan ranting) dan api. Oleh sebab itu pemutusan rantai pada bahan kebakaran yaitu daun dan ranting yang dimanfaatkan menjadi kompos dan briket arang, diharapkan mampu mencegah terjadinya kebakaran.

*** Duma Monika Gultom, S.Hut.

Posko Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2013

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkannya cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta menggangu transportasi baik darat maupun udara. Bahkan, asap yang timbul dari kebakaran hutan Indonesia telah menjadi permasalahan transboundary atau melintasi batas negara yang merusak nama Indonesia di mata internasional.

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Balai KSDA Lampung sebagai UPT Kementrian Kehutanan di Provinsi Lampung sekaligus ditunjuk sebagai koordinator pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Lampung mendirikan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan.

Posko ini berfungsi sebagai pusat aktivitas pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung. Posko di fasilitasi dengan radio komunikasi, telefon, faksimili, dan jaringan internet. Aktivitas utamanya adalah mengumpulkan informasi, mengolah, serta mendistribusikan kepada seluruh stakeholders yang berkepentingan. Posko memantau informasi terkini mengenai kejadian hotspot dari mailing list SiPongi@yahoo.group.com. Informasi yang dipantau merupakan sebaran hotspot di Provinsi Lampung yang dipantau satelit NOAA-18. Selain data dari satelit, posko juga menerima laporan dari masyarakat dan pihak lainnya. Informasi yang posko dapatkan kemudian diolah dan disajikan dalam tabulasi data sederhana serta divisualisaikan dalam peta-peta kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, posko juga menyampaikan rekomendasi-rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil pantauan hotspot. Rekomendasi tindak lanjut berupa pengecekan lapangan (grouncheck) serta patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pada tahun 2013 diharapkan jumlah hotspot di Lampung tidak melebihi 523 titik. Angka ini sesuai dengan Sasaran Strategis dan Indikator kinerja kegiatan, yaitu tercapainya hotspot yang berkurang 20 % setiap tahun dari rerata 2005-2009. Berdasarkan pantauan hingga akhir Oktober 2013, jumlah hotspot di Lampung mencapai 210 titik. Dari jumlah tersebut, 77.44 % hotspot terjadi di luar kawasan hutan. Berdasarkan letak administratif, Kabupaten Tulang Bawang memiliki hotspot terbesar yaitu 25,61%, Kabupaten Lampung Utara sebesar 20,12% dan Kabupaten Way Kanan sebesar 18,29%.

Pencapaian ini merupakan hasil dari kegiatan pencegahan kebakaran Balai KSDA Lampung dan koordinasi ke semua instansi terkait di Provinsi Lampung.  Berdasarkan data dan fakta selama tahun 2013, terapat beberapa hal yang harus tetap menjadi fokus perhatian di tahun 2014, diantaranya:

-       Tetap menjaga dan meningkatan koordinasi antar instansi, terutama pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan.

-       Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan sector lain di luar kehutanan, seperti Pihak Pekebunan, karena faktanya kejadian hotspot mayoritas terjadi di lahan perkebunan.

-       Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api, serta kegiatan sosialisasi pencegahan, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi, seperti Tulang Bawang, Lampung Utara, dan Way Kanan.

Meningkatkan patroli dan grouncheck, terutama pada bulan-bulan rawan kejadian kebakaran, seperti Agustus, September dan Oktober.

***Egs

PLTB Sebagai Win-win Solution

aton3Berdasarkan pantauan satelit NOAA sampai dengan bulan September 2013, terdapat hot spot (titik panas) sebanyak 182 titik di Provinsi Lampung. Sementara, target dari Kementerian Kehutanan maksimal 362 titik. Batas jumlah hot spot pada tahun 2013 yang masih ditoleransi untuk Provinsi Lampung dengan luasan hutan 1.004.735 Ha atau 30,34% dari luas keseluruhan adalah 523 titik.

Salah satu rumusan rapat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2013 di Provinsi Lampung adalah upaya meningkatkan peran Masyarakat Peduli Api (MPA). Untuk menindaklanjuti rumusan pertemuan tersebut, perlu dilakukan pembinaan lanjutan berupa pemberian materi mengenai penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Serta, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, Balai KSDA Lampung melakukan pembinaan terhadap MPA yang telah dibentuk, diantaranya di Desa Datar Labuay, Tanggamus dan  Kampung Gunung Sangkaran, Way Kanan.

Salah satu penyebab kerusakan hutan adalah kebakaran hutan. Di areal KPHL Batu tegi telah banyak kelompok tani pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm). Oleh karena itu, perlu penyadaran dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian hutan. Sedangkan Hutan Produksi Giham Tahmi telah banyak dirambah masyarakat serta terjadi pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan dalam upaya mengurangi proses pembakaran hutan dan lahan adalah pemanfaatan kayu, ranting, dan serasah untuk keperluan sehari-hari. Contoh pemanfaatan yang dapat dilakukan adalah berupa produk kompos, arang, dan briket arang. Dengan dibuatnya produk ini diharapkan budaya penyiapan lahan yang ada di masyarakat dengan cara dibakar dapat berubah dengan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB). Selain bermanfaat bagi lingkungan dalam upaya pengurangan asap dan titik api, kegiatan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) dengan membuat produk kompos, arang dan briket arang dapat memberi manfaat secara ekonomi bagi masyarakat.

Pada pembinaan lanjutan MPA di Desa Datar Lebuay, Tanggamus, BKSDA Lampung memberikan pelatihan dan penyerahan alat-alat pembuatan kompos dengan aktifator Effective Microorganism (EM4). Kelompok MPA di Kampung Gunung Sangkaran, Way Kanan, juga menerima pelatihan dan peralatan pembuatan briket arang. Pelatihan ini diharapkan mampu menggugah masyarakat untuk memanfaatkan serasah untuk meningkatkan taraf hidupnya dan menimbulkan ide kreatif dalam memanfatkan bahan di sekitarnya. Jika pelatihan yang telah diberikan dapat dijalankan di lapangan dengan baik, diharapkan kelestarian hutan dapat terwujud. Sehingga solusi saling menguntungkan dapat terwujud.

***Atp

Pencegahan Kebakaran Hutan Dengan Papan Larangan/Himbauan

P1080669Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hampir 99 % diakibatkan oleh manusia baik disengaja maupun tidak (unsur kelalaian). Sumber hot spot (titik api) di Provinsi Lampung 80 % terjadi di lahan (di luar kawasan hutan). Kegiatan pembuatan papan larangan /himbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu langkah pencegahan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian/faktor  manusia. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan serta dapat menurunkan jumlah titik api di Provinsi Lampung.

Maksud pemasangan papan larangan/himbauan ini adalah melakukan upaya pencegahan dini terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tujuannya adalah memberi peringatan kepada masyarakat mengenai daerah-daerah yang rawan terjadinya kebakaran. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan dan lahan yang rawan terjadi kebakaran di Provinsi Lampung.

Pada tahun 2012, titik api di Provinsi Lampung berjumlah 881 titik dengan jumlah terbanyak di kabupaten Tulang Bawang. Titik api di kabupaten Tulang Bawang ini berada di luar kawasan atau di areal pertanian dan perkebunan. Sementara itu, daerah lain yang cukup tinggi jumlah hot spotnya adalah Lampung Timur 147 titik, Way Kanan 117 titik, Lampung Tengah 81 titik, Lampung Utara 51 titik, Lampung Selatan 23 titik, dan Tanggamus 22 titik.

Pemasangan papan dilakukan di daerah yang terindikasi rawan kebakaran. Salah satu indikator yang digunakan adalah jumlah titik api yang terjadi. Hal ini terkait dengan program dari Kementerian Kehutanan untuk menurunkan jumlah titik api. Provinsi Lampung mempunyai target titik api yang diperbolehkan terjadi pada tahun 2013 adalah 524 titik. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut. Salah satunya dengan pemasangan papan larangan/himbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan jumlah titik api tahun 2012, pemasangan papan larangan/himbauan dilakukan di beberapa kabupaten, yaitu Lampung Timur, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan dan Tanggamus.

Pemasangan papan larangan/himbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan difokuskan ke daerah sekitar kawasan hutan baik hutan lindung, hutan produksi maupun di sekitar lahan masyarakat yang dekat dengan kawasan hutan. Oleh karena itu, di kabupaten Tulang Bawang tidak dipasang papan larangan/himbauan karena tidak ada kawasan hutan walaupun jumlah hot spotnya paling banyak. Hot spot di daerah ini terbanyak dari pemanenan tebu dengan cara di bakar dan ditambah penyiapan lahan oleh masyarakat dengan cara pembakaran.

Plang dipasang pada jalur/lintasan/jalan yang biasa dilewati oleh masyarakat dalam keluar masuk kawasan hutan. Plang dipasang di 6 kabupaten, yaitu Lampung Timur (di sekitar Register 38 kawasan Hutan Lindung Gunung Balak), Way Kanan (di sekitar kawasan Hutan Produksi Giham Tahmi), Lampung Tengah (di sekitar kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya), Lampung Utara (Sekitar Kawasan Hutan Produksi Register 42 Way Hanakau dan Hutan Lindung Register 34 Tangkit Tebak), Lampung Selatan (di sekitar Hutan Lindung Gunung Rajabasa Register 3), Tanggamus (di sekitar Register 28 Pematang Neba dan Register 30 Gunung Tanggamus).

Ada 4 isu yang menjadi materi dari pesan papan ada, yaitu :

  1. Awas Bahaya Api dan Asap. Jika terjadi kebakaran hutan hubungi BKSDA Lampung atau Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Papan ini bermaksud memberi peringatan tentang bahayanya Api dan Asap bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Selain itu juga memberi informasi kepada masyarakat, kemana harus lapor jika terjadi kebakaran hutan.

  1. Asap Mengganggu Kesehatan, Transportasi dan Lain-Lain.

Papan ini memberi pesan tentang bahayanya asap bagi manusia, lingkungan hidup, aktifitas manusia dan lain-lain. Dengan timbulnya asap kerugian baik dari segi ekonomi maupun ekologis sangat besar, sehingga perlu dicegah kebakaran hutan maupun lahan.

  1. Waspada Pemanasan Global

Pesan dalam papan ini adalah mengingatkan kepada masyarakat tentang bahayanya pemanasan global akibat kebakaran hutan dan lahan. Pemanasan global ini disebabkan oleh gas karbon dioksida yangt dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan. Gas ini membentuk efek rumah kaca yang mengakibatkan suhu dipermukaan bumi naik. Jika hal itu terjadi maka es dikutub akan mencair dan akan timbul bencana yang lain secara domino menyengsarakan kehidupan dimuka bumi ini.

  1. Stop Membakar Hutan dan Lahan

Pesan yang ingin disampaikan dalam papan ini adalah larangan supaya tidak membakar hutan dan lahan. Karena membakar hutan dan lahan mempunyai dampak yang luas. Pada papan tersebut juga dicantumkan sanksi pidana maupun perdata baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan.

Dengan melihat banyaknya lahan yang menjadi sumber titik api, maka selain pemasangan papan larangan/himbauan sebaiknya lebih digalakkan lagi penyuluhan atau sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dengan pemasangan papan dan penyuluhan ini diharapkan dapat merubah prilaku masyarakat.

***Atp.

Provinsi Lampung Paling Rawan Kebakaran ke-8 di Indonesia

DSC_2880Judul di atas merupakan kesimpulan dari salah satu narasumber dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Provinsi Lampung, Bapak Ir. Rafles B. Panjaitan,M.Sc., yang menjabat Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan PHKA. Rapat ini diselenggarakan  di Hotel Grand Anugerah pada tanggal 16 Mei 2013.

Tema rapat adalah Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung. Panitia menggelar acara tersebut dengan mengundang 30 instansi terkait untuk bersama-sama memikirkan cara pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Maksud kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi dari tingkat pusat ke daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan termasuk peringatan dan deteksi dini terhadap kebakaran hutan.

Direktur Kebakaran Hutan menyampaikan bahwa Lampung sudah menempati urutan ke-8 jumlah hotspot terbanya dengan jumlah 900 titik. Oleh sebab itu, diharapkan Lampung mencapai target penurunan hotspot hingga di bawah 523 hotspot selama tahun 2013. Solusi yang disampaikan adalah perlunya sinergisitas dari para pihak (PHKA, pemda, unit pengelola , dan masyarakat).

Beliau mengingatkan kembali bahwa kebakaran hutan termasuk dalam proritas kebijakan nasional. Beliau juga menyampaikan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dana yang digunakan harus fleksibel. Sementara, PP No 12 tahun 2011 menegaskan dana untuk Manggala Agni (regu pengendali kebakaran hutan) untuk kegiatan pemadaman hanya untuk kawasan konservasi. Untuk kawasan lain, Manggala Agni hanya membantu dalam hal sarana prasarana, biaya operasional ditanggung oleh pengelola kawasan tersebut. Peraturan sedang direvisi dana bisa fleksibel digunakan untuk kawasan lain.

DSC_2876Kepala Balai KSDA Lampung, Bpk Ir. Supriyanto, menyampaikan pentingnya peran masyarakat sekitar hutan dalam dalam menurunkan hotspot, karena 81% hot spot di Lampung terjadi pada lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini terjadi karena kebiasaan membakar dalam pembukaan lahan dan pemanenan. Perlunya sinergi antara masyarakat, swasta, pemerintah dalam upaya pencapaian penurunan hotspot.

Beliau menambahkan bahwa upaya pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan BKSDA Lampung antara lain rakor pencegahan karhut, patroli karhut, groundcheck hot spot, apel siaga dan posko siaga, pembentukan MPA, pemasangan papan larangan/himbauan pencegahan karhut dan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan.

Beberapa masalah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung adalah keterbatasan kemampuan personil, minimnya jumlah brigdalkarhut, posko siaga belum terintegrasi, kurang optimalnya koordinasi antar instansi, terbatasnya anggaran, hot spot terjadi di lahan masyarakat, serta dilema dalam teknik pemanenan pada perkebunan terkait hot spot yang terpantau satelit. Hal terakhir dapat disiasati dengan melakuan pemanenan pada saat satelit NOAA tidak melewati Lampung.

Rapat menghasilkan suatu rumusan yang ditandatangani oleh 10 instansi yang mewakili peserta rapat, yaitu:

  1. Berdasarkan informasi BMKG diprediksi bahwa awal musim kemarau tahun 2013 di Lampung terjadi pada awal bulan Mei.
  2. Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan Akan dilaksanakan secara bersama se-Provinsi Lampung.
  3. Peningkatan koordinasi antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam pengendalian kebakaran hutan dan  lahan menjelang siaga I dan pada saat terjadi kebakaran hutan dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
  4. Perlu dibentuk DAOPS (Daerah Operasi) pengendalian kebakaran hutan di Lampung.
  5. Perlu Dibuat peta daerah rawan kebakaran hutan dan lahan serta keberadaan sumber-sumber air di masing-masing kabupaten dan Sosialisasi pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung dari para pihak.
  6. Perlu dibentuk satuan tugas pengendali kebakaran hutan dan lahan di masing-masing satker pemangku kawasan hutan, unit pengelolaan hutan dan pelaku usaha serta dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas personel (SDM) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
  7. Sarana dan prasarana pendukung satuan tugas dalkarhut masing-masing instansi terkait perlu dipersiapkan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. 21 tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Brigdalkarhut di Indonesia.
  8. Penyebaran informasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui media cetak dan elektronik.
  9. Pembentukan dan meningkatkan peran serta Masyarakat Peduli Api (MPA).
  10. Perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan
  11. Perlu disusun rencana program yang siap sedia guna penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi Lampung
  12. Para pemangku kawasan hutan bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengalokasikan dana untuk tujuan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kerjanya. Diperlukan juga dukungan anggaran dari Kementerian Kehutanan melalui DAK
  13. Perlu dibangun program nyata kerjasama dengan lembaga penyuluh pertanian dan kehutanan.
  14. Perlu dibuat standar biaya pemeliharaan sarana prasarana dalkarhutla
  15. Perlu Program nyata tentang sosialisasi pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dan ikut bertanggung jawab dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung dari para pihak.
  16. Perlu dibuat program terobosan berupa pengembangan ekonomi kreatif di daerah rawan kebakaran.
  17. Pengendalian kebakaran hutan dan  lahan Provinsi/Kabupaten dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten setelah dinyatakan sebagai kategori bencana Provinsi/kabupaten oleh kepala daerah.

Semoga hasil rumusan rakor ini dapat menjadi pedoman bagi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung.

***Dmg.

Perlukah DAOPS Manggala Agni di Lampung?

peta sebaran hotspot 2012Berdasarkan pantauan Posko Siaga Kebakaran Hutan Mei s.d. Oktober 2012, persentase hotspot di kawasan hutan sebesar 19,76 % sedangkan lahan sebesar 80,24 %. Hotspot tertinggi terjadi di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 30,06 % yang notabene tidak memiliki kawasan hutan, disusul Lampung Timur 17,45% dan Mesuji 16,36%.

Dari hasil kegiatan groundcheck hotspot dan patroli pencegahan kebakaran hutan diketahui bahwa sumber hotspot berasal dari pembakaran lahan, aktivitas pertanian di hutan produksi dan pemanenan dengan metode bakar pada perkebunan tebu. Hotspot pada kawasan hutan produksi banyak terjadi di Register 46 Way Hanakau, Register 45 Sungai Buaya, Register 39 Kota Agung Utara, Register 42 Rebang , dan  Register 22 Way Waya. Kawasan-kawasan ini banyak dikelola masyarakat sebagai lahan garapan pertanian. Sebagian sumber hotspot adalah kawasan hutan yang sudah ditanami dengan singkong, karet, tebu, dan kelapa sawit (Laporan Kompilasi pelaksanaan Kegiatan kebakaran Hutan 2012). Hal ini menyedihkan bila melihat kawasan hutan rimba yang perkasa sudah menjadi perkebunan singkong cs. Sementara itu, hotspot pada kawasan konservasi paling banyak terjadi di Taman Nasional Way Kambas.

Sebagai gambaran, berdasarkan SK. Menhutbun No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 Provinsi Lampung memiliki Kawasan Konservasi (TN/CA/Tahura) seluas 462.030 ha, Hutan Lindung 317.615 ha, Hutan Produksi 191.732 ha, dan Hutan Produksi Terbatas 33.358 ha. Total luasan hutan di Provinsi Lampung 1.004.735 ha. Luas Penutupan Kawasan Hutan di Propinsi Lampung hanya seluas 224.800 ha (22,37%). (Statistik kehutanan Propinsi Lampung 2010).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya Balai KSDA Lampung , dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung. Mulai dari rapat koordinasi, apel siaga, patroli pencegahan, pembentukan posko siaga, groundcheck hotspot, pembentukan dan pembinaan MPA, sosialisasi masyarakat, sampai pada kesiapsiagaan tim dalam pemadaman apabila hal buruk terjadi. Bahkan, pada medio 2012, sempat muncul wacana pembentukan Daops Manggala Agni di Provinsi Lampung untuk meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Wacana ini bermula dari presentasi Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan (PKH) pada Raker Manggala Agni 2012 yang menyampaikan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu dari 10 propinsi yang akan dibangun DAOPS. BKSDA Lampung memberikan respon melalui surat S. 548/BKSDA.L-1.Prl/2012 tanggal 2 Juli 2012 isinya memberikan masukan apabila sangat diperlukan pembangunan DAOPS di Provinsi Lampung maka lokasi yang tepat adalah kawasan Taman Nasional Way Kambas. Hal ini disebabkan Way Kambas adalah kawasan konservasi yang paling rentan terhadap kejadian kebakaran hutan. Masukan ini mendapat dukungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk pembangunan DAOPS di Taman Nasional Way Kambas.

Daops atau daerah operasional merupakan wilayah kerja brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan. Daops ini tidak mengacu pada wilayah administratif kabupaten, kecamatan dan desa melainkan mengikuti jajaran UPT Ditjen PHKA di bawah Balai KSDA yaitu seksi KSDA yang pada umumnya mencakup beberapa wilayah kabupaten, sehingga Brigdalkar di seksi KSDA ini akan bergerak lintas kabupaten. Kawasan konservasi merupakan prioritas Manggala Agni dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Seyogyanya daops berada pada satu wilayah kerja yang notabene merupakan wilayah kerja BKSDA.

Untuk membangun Daops Manggala Agni di Provinsi Lampung diperlukan biaya yang sangat besar, mulai sarana prasarana hingga biaya operasional. Biaya besar yang dikeluarkan untuk pembangunan DAOPS lebih efektif bila digunakan  untuk  kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pembentukan dan penguatan lembaga.

Masyarakat Peduli Api (MPA). Penguatan lembaga MPA dapat dilakukan dengan memberi honor buat peserta MPA dan pemberian alat-alat kebakaran. Sosialisasi masyarakat ditekankan pada upaya perubahan kebiasaan masyarakat untuk tidak menggunakan metode bakar lahan perkebunannya.

BKSDA Lampung hanya mengelola kawasan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau yang memiliki kemungkinan kecil untuk terjadinya kebakaran. Saat ini BKSDA Lampung memiliki dua Regu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yaitu RAKATA I dan RAKATA II. Kedua regu ini dibentuk melalui pembinaan dan pelatihan oleh Kementrian Kehutanan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai KSDA Lampung Nomor SK 0642/BKSDA.L-1.PRL/2011. Balai KSDA Lampung terus menghimbau dan mendorong agar setiap kabupaten memiliki regu dalkarhut agar pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Sampai saat ini, baru Dinas Kehutanan di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran,  Kabupaten Lampung Selatan,  KPHL Batu Tegi, dan PT. Sylva Inhutani  yang telah memiliki regu Brigdalkarhut di wilayah kerjanya. Sehingga, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat kabupaten dapat dilakukan oleh Brigdalkarhut di setiap instansi terkait dan pemegang ijin pengelolaan hutan. Hal ini diperkuat dengan kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan tahun 2012 bahwa setiap instansi terkait wajib mempersiapkan personill sebagai satuan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pada akhirnya, masih dibutuhkan kajian mendalam mengenai rencana pembangunan daops dalkarhut di Provinsi Lampung, agar target penurunan hotspot 20 persen pertahun dari rerata tahun 2005-2009 dapat tercapai secara efektif dan efisien.

***Dmg.